Masalah-masalah dengan Sistem Demokrasi di Indonesia

Penulis merasa sistem demokrasi di Indonesia tengah macet sekarang ini. Banyak sekali kelemahan dalam sistem ini. Keberadaan partai politik yang tidak bermoral dan media yang kurang kritis memperburuk pelaksanaan demokrasi. Artikel ini akan mencoba menyajikan fakta-fakta baru yang erat kaitannya dengan sistem perpolitikkan namun belum banyak diketahui umum.
Apakah anda mengenali perwakilan anda?
Sewaktu pemiu legislatif 2009 kemarin berapa banyak calon yang anda coblos? Kalau ikut prosedur umum anda seharusnya memilih 4 orang calon. Satu untuk DPR, satu DPRD propinsi, satu DPRD kabupaten/kota, dan satu DPD. Nah, dari 4 calon yang beruntung itu (jikalau mereka terpilih):

• Berapa yang anda kenali secari pribadi?
• Anda tahu di mana rumah beliau?
• Berapa hari dalam 1 minggu beliau berkunjung ke Dapilnya?
• Berapa pendapatan beliau (gaji dan tunjangan-tunjangan)?
• Puaskah anda dengan hasil kerja beliau?
• Kalau ada masalah, bagaimana cara menghubungi beliau?

Penulis sendiri sudah bisa mereka-reka jawaban anda terhadap pertanyaan di atas. Ironis memang, banyak dari kita tidak kenal perwakilan kita sendiri. Berikut sejumla tips penulis agar anda lebih berhati-hati memilih di waktu yang akan datang:

1. Pilihlah calon yang langsung datang/diwakili tim sukses ke rumah anda
2. Kalau dia tawarkan uang, ambil uangnya dan pilih calon lain
3. Kalau pileg kemarin terpilih jangan dipilih lagi, satu term cukup, biar mereka usaha lebih keras
4. Selalu minta email/no hp mereka, gak mau ngasih ya jangan dipilih

Siapa yang bertanggung jawab atas masalah-masalah anda?
Sebetulnya semua rakyat di negara demokrasi ini tidak perlu memikirkan banyak hal. Sebagian besar hal seperti: kesehatan, pendidikan, & lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Rakyat ya tinggal kerja, dapat duit dan habiskanlah duit itu (kalau mau ditabung ya bagus). Sekarang ini di Indonesia rakyat tidak banyak yang tahu ngadunya ke siapa. Kalau BBM jelas tanggung jawab pemerintah pusat, Air tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi perlukah kita berunjuk rasa di depan kantor mereka itu? Bukankah lebih elok kalau kita memanggil perwakilan yang kita pilih sewaktu pileg? Biar mereka yang lalu marahin Bupati/Presiden? Ancamlah mereka seperti ini: “Lu selesaikan atau Lu gak gua pilih lagi!” atau “Lu pengen kepilih lagi, mending Lu hajar itu Presiden sekarang!!”. Kita yang menempatkan mereka di atas, kita juga yang punya kuasa menjatuhkan. Jadi kita gak usah bergantung lagi kepada mahasiswa anarkis atau kaum pengangguran untuk berdemo mengepung Jakarta.
Rendahnya apresiasi terhadap perwakilan berkualitas
Tentu mudah kalau kita tunjuk tangan dan menghakimi perwakilan kita yang jelek. Tapi saya mencoba memandang dari sisi yang lain. Kalau ada wakil anda yang berprestasi, apa yang mampu anda berikan kepada dia? Dipilih lagi doank? Ya jelas gak cukup dong. Makanya kebanyakan perwakilan yang udah terpilih rata-rata berpikiran seperti ini: “Buruan sikat, mumpung masih sempat!!” Saya rasa perlu ada mekanisme di DPR/DPRD/DPD agar sistem reward dan punishment berlaku, bukan cuma punishment doang.
Yang salah bukan partai tapi anda
Partai itu terdiri dari sekumpulan orang-orang. Ada orangnya yang sangat rakus, rakus, kurang rakus, dan tidak rakus sama sekali. Tapi memang begini sukanya orang Indonesia. Yang susah dibikin simple, organisasi sebesar itu dianggap manifesto satu sosok. Jelas ada masalah di sini.
Tahukah anda? Bahwa anggota DPR yang keluar dari partai akan kehilangan kursi dia sekaligus? Nah lho, bukannya sekarang udah pake suara terbanyak? Apa haknya partai memecat beliau dari DPR? Bukannya di negara maju setiap anggota DPR punya hak mempertahankan kursi meski sudah keluar partai (silakan dicek di Amerika, Inggris, India, Malaysia, dll) dan hal ini diatur di undang-undang. Emang partai hebat banget ya? Lebih hebat dari calon yang dipilih secara demokratis? Tanya kepada diri anda, mana yang lebih berhak partai atau calon? Pertanyan yang mendasar ialah: kenapa anda membiarkan saja sistem ini berlaku?
Jangan persulit bikin partai, persulit jadi calon
Berapa partai yang ada di Amerika? Demokrat dan Republikan? Salah. Yang betul saya sendiri tidak tahu pasti berapa jumlah partai di Amerika karena terlalu banyak. Baik di level negara bagian atau federal. Mekanisme di sana itu begini:

1. Calon gak usah terlalu banyak (2 cukup)
2. Tapi rakyat kan banyak dan aspirasinya macam-macam tuh
3. Jadi bikinlah partai banyak-banyak menampung aspirasi yang banyak itu
4. Lalu partai-partai yang sejenis lalu bersekutu
5. Persekutuan ini lalu meneken kontrak politik dengan si calon
6. Si calon macam-macam pileg berikutnya dia lewat

Kesimpulannya ialah: Kekuasaan partai haruslah sekecil-kecilnya, calon haruslah sebesar-besarnya.
Banyak lagi yang saya rasa perlu diperbaiki di Indonesia ini, tapi biarlah disimpan untuk di lain waktu.

sumber :

http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/26/masalah-masalah-dengan-sistem-demokrasi-di-indonesia/

goolge.com